Semarang, MBGToday.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap operator Trans Semarang.

Ini sebagai imbas dari sejumlah insiden yang melibatkan moda transportasi massal tersebut.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Dini Inayati mengatakan, berbagai kejadian yang muncul, menjadi tamparan keras bagi sistem pelayanan publik. 

“Evaluasi menyeluruh terhadap operator harus segera dilakukan. Kita tidak bisa mentolerir jika masih ada sopir yang ugal-ugalan di jalan,” ungkapnya, Rabu (16/7).

Menurut dia, selama ini banyak warga yang sudah mengeluhkan hal tersebut sebelumnya, yakni terkait pelayanan publik Trans Semarang yang sopirnya terkesan ugal-ugalan berkendara di jalan.

Kejadian terbaru, armada Feeder Trans Semarang menabrak penyeberang jalan di Bundaran Klipang, Semarang, Kamis (10/7), yang mengakibatkan korban bernama Sulasmi, warga Sendangmulyo meninggal dunia.

Sulasmi adalah Ketua Pokja 1 PKK RW dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan, termasuk menghidupkan kembali posyandu lansia, aktif di pengajian, serta tekun membaca Al Qur’an hingga bisa khatam dalam tiga hari, dan wafat dalam keadaan berpuasa.

“Saya menyampaikan duka yang sangat mendalam. Bu Lasmi bukan hanya korban kecelakaan, tapi juga simbol perempuan yang mengabdi tanpa pamrih di tengah masyarakat,” sebutnya.

Beberapa hari sebelumnya, Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang juga bertabrakan dengan truk crane milik PLN yang tengah memperbaiki instalasi listrik di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Selasa (8/7), mengakibatkan sopir truk meninggal dunia.

Karena itu, Dini menyoroti kinerja sopir atau pengemudi armada Trans Semarang, baik bus maupun feeder (armada pengumpan) untuk dievaluasi.

“Pemerintah Kota Semarang melalui APBD telah mengalokasikan anggaran besar untuk layanan Trans Semarang dengan skema pembayaran per kilometer tempuh,” terangnya.

Dengan pembiayaan seperti itu, kata dia, maka tanggung jawab operator dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sopir dan armada harus menjadi prioritas.

"Semua kilometer tempuh, semua ritase, sudah diperhitungkan. Maka tidak boleh ada alasan soal dikejar target atau jam istirahat. Ini bukan hanya soal teknis operasional, ini soal nyawa manusia," katanya.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BLUD Trans Semarang untuk meminta pertanggungjawaban operator dan mengevaluasinya.