Semarang, MBGtoday.com,  Musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya di sejumlah wilayah Jawa Tengah. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng mulai menggelontorkan bantuan air bersih, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terdampak kekeringan.

Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, seluruh kabupaten/kota telah menyiapkan dukungan logistik air bersih, sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD, total ketersediaan air bersih yang disiapkan pemerintah daerah mencapai sekitar 123 juta liter.

“Sudah disiapkan dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dari hasil data yang kami terima, daerah kabupaten/ kota sudah menyiapkan secara totalitas sebanyak 123 juta liter air bersih,” kata Bergas di Semarang, Rabu (24/6).

Data BPBD Jateng per 24 Juni 2026 menunjukkan, distribusi air bersih sudah mulai berjalan di sejumlah daerah. Total sebanyak 654 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak di 6 kabupaten/kota, mencakup 7 kecamatan dan 11 desa. Bantuan tersebut telah menjangkau 4.808 kepala keluarga atau 16.258 jiwa.

Ditsmbahkan, Kabupaten Klaten menjadi daerah dengan distribusi terbesar, yakni sekitar 553 ribu liter, disusul Purbalingga 30 ribu liter, Banjarnegara 26 ribu liter, Cilacap 20 ribu liter, Jepara 20 ribu liter, dan Purworejo 5 ribu liter.

Dari sisi wilayah terdampak, Purbalingga dan Klaten masing-masing mencatat tiga desa mengalami kekeringan. Sementara Banjarnegara dua desa, serta Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing satu desa.

Selain penyaluran air bersih, sejumlah daerah juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Hingga akhir Juni 2026, terdapat delapan daerah yang telah menetapkan status tersebut, yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga.

Menurut Bergas, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah, meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.

Meski sempat muncul kekhawatiran terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi memengaruhi biaya operasional distribusi air bersih, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi, Bergas memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Strateginya, pemerintah daerah diminta memaksimalkan anggaran yang tersedia pada Juni-Juli untuk distribusi air bersih. Sementara kebutuhan tambahan akibat kenaikan biaya operasional akan diakomodasi melalui perubahan anggaran.

Selain dropping air bersih, Pemprov Jateng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga memperkuat ketahanan air melalui pembangunan sumur dalam dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Karenanya, BPBD mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air dan segera melapor melalui RT/RW, pemerintah desa, kecamatan, hingga BPBD setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami mengimbau warga untuk mempersiapkan diri dengan menghemat dan menabung air. Ini langkah penting agar kita bisa bertahan menghadapi kondisi kekeringan ini,” tutup Bergas.