Bangkok, MBGtoday.com, Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand memecat Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra.

Keputusan yang diambil pada 29 Agustus ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan percakapan telepon yang bocor pada Juni lalu dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, ketika kedua negara hampir terjerumus ke konflik bersenjata di perbatasan.

Pada 1 Juli, pengadilan menangguhkan Paetongtarn dari tugas-tugas perdana menteri.

Dalam putusan 6-3, majelis hakim menyebut Paetongtarn telah mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, merusak reputasi negara, dan menimbulkan hilangnya kepercayaan publik.
Paetongtarn, anggota dinasti keluarga politik Shinawatra yang berpengaruh, menjadi perdana menteri termuda negara itu pada Agustus 2024 dan baru menjabat selama satu tahun.

Dalam panggilan telepon yang bocor, yang terjadi pada 15 Juni ketika ketegangan perbatasan dengan Kamboja meningkat, Paetongtarn terdengar memanggil mantan perdana menteri Kamboja Hun Sen "paman". 

Ia juga tampak mengkritik tindakan tentaranya sendiri dalam bentrokan perbatasan yang menyebabkan tewasnya seorang tentara Kamboja.

Paetongtarn sempat menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan dirinya hanya berusaha mencegah perang.

Namun permintaan maaf itu tidak mengubah keputusan pengadilan. Putusan tersebut sekaligus mengakhiri secara prematur perjalanan politiknya yang baru dimulai dan menegaskan kembali peran sentral Mahkamah Konstitusi dalam perebutan kekuasaan di Thailand.

Dia pun menjadi perdana menteri kelima dalam 17 tahun terakhir yang diberhentikan oleh lembaga itu.

Saat diberhentikan sementara pada Juli lalu, Paetongtarn Shinawatra sempat meminta maaf.

“Saya tidak menginginkan apa pun untuk diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan bagaimana menghindari pertempuran dan pertumpahan darah,” ujarnya.