Jakarta, MBGtoday.com, Pemerintah diminta melanjutkan program rumah susun untuk pesantren yang pernah dijalankan Kementerian PUPR di periode sebelumnya. 

Program tersebut dinilai penting untuk mendukung lembaga pendidikan keagamaan, namun belum terlihat dalam postur anggaran RAPBN 2026.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko mengatakan, dalam alokasi 2026, dia belum melihat ada postur anggaran untuk membangun rumah susun untuk pesantren itu. 

“Jadi kami mengusulkan kemarin adalah rusun lembaga pendidikan keagamaan,” kata Sudjatmiko dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9).

Dilansir dari berbagai sumber, program pembangunan rusun santri sebelumnya sempat berjalan cukup masif. Pada 2021, Kementerian PUPR tercatat telah menyelesaikan sekitar 35 unit rumah susun pesantren di 30 provinsi. 

Setiap fasilitas dibangun dengan anggaran miliaran rupiah dan dilengkapi sarana dasar seperti meubelair, jaringan listrik, serta sanitasi yang layak bagi para penghuni.

Selain rusun pesantren, perhatian juga diberikan pada pembangunan transportasi publik. Sudjatmiko mendorong agar Kementerian Perhubungan mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan fasilitas angkutan umum, karena akan berdampak positif bagi ekonomi, lingkungan, dan efisiensi energi.

“Untuk Kementerian Perhubungan, diusahakan bagaimana kita memperbanyak masyarakat menggunakan fasilitas publik, angkutan publik. Karena ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi penghematan BBM, lingkungan, dan lain-lain. Jadi bagaimana sarana-prasarana untuk mendorong masyarakat mau naik angkutan publik ini tinggi,” ujarnya.