China Respon Tarif Baru 100% oleh Amerika Serikat


Beijing, MBGtoday.com, Kementerian Luar Negeri China menjawab ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut akan mengenakan tarif baru sebesar 100% terhadap barang-barang Tiongkok dan membatasi ekspor "perangkat lunak penting".

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menegaskan, negaranya dengan tegas menolak pembatasan dan sanksi AS baru-baru ini terhadap China.

“Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah," kata dalam konferensi pers di Beijing, Senin.

Lin Jian menegaskan, mengancam tarif tinggi bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi China. 

“AS harus memperbaiki pendekatannya dan bertindak berdasarkan kesepahaman bersama yang dicapai kedua presiden dalam panggilan telepon mereka,” sebutnya.

Ketegangan AS-China kembali muncul setelah China pada Kamis (9/10) mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang yang memperluas kontrol atas teknologi pemrosesan dan manufaktur. 

Kebijakan tersebut juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah terlebih dulu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun kemudian menyebut China menjadi "sangat bermusuhan" serta menjadikan AS dan seluruh dunia "sandera" lewat kebijakan pengetatan ekspor secara mendadak.

Trump kemudian mengatakan bahwa AS akan mulai memberlakukan tarif sebesar 100% terhadap barang-barang asal China pada 1 November 2025 atau lebih cepat, tergantung apa yang dilakukan China selanjutnya.

Lin Jian mengungkapkan kedua negara dapat dan harus mengatasi kekhawatiran satu sama lain melalui dialog dan mengelola perbedaan atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan untuk menjaga hubungan bilateral tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan.

“Jika AS tetap menolak mengubah arah,China akan bertekad kuat mengambil tindakan untuk melindungi hak dan kepentingan sahnya secara mandiri,” bebernya.

Kementerian Perdagangan China menyatakan pembatasan ekspor unsur tanah jarang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional, termasuk kontrol ekspor pada teknologi penambangan, peleburan, pemisahan, produksi material magnetik, serta daur ulang sumber daya sekunder.