Jakarta, MBGToday.com, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026. 

Menurutnya, persoalan berulang saat pendaftaran anak sekolah ini menjadi cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional. 

“Setiap tahun, masalahnya nyaris sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili yang dipertanyakan, hingga praktik pungutan liar yang kini bahkan diakui oleh kepala daerah,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/6).

Puan menyebut, kondisi ini tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan musiman. “Ini adalah krisis tata kelola yang dibiarkan rapuh selama bertahun-tahun,” sebutnya.
Kekacauan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), jelas Puan, bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan pengabaian terhadap hak dasar anak Indonesia untuK mengakses pendidikan yang adil dan bermartabat. 

“Ketika anak-anak ditolak dari sekolah yang hanya berjarak ratusan meter dari rumah mereka karena sistem zonasi digital yang tidak masuk akal, maka yang dilukai bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga masa depan,” katanya.

Seperti diketahui, pendaftaran siswa baru yang kini bernama SPMB kembali diwarnai dengan ketidakpastian dan protes dari orang tua murid di berbagai tempat. Adapun SPMB menggantikan sistem PPDB yang sebelumnya berfokus pada zonasi. SPMB lebih menekankan pada faktor lain seperti domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Namun banyak orang tua calon peserta didik baru menyatakan kekecewaan mereka lantaran anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit, meskipun rumah mereka dekat dengan sekolah tujuan. Sebaliknya, beberapa peserta yang tinggal jauh justru berhasil lolos seleksi.

“Pendidikan seharusnya menjadi ruang paling aman dan inklusif untuk semua anak. Tapi kenyataannya, pintu masuk ke sekolah justru menjadi arena yang penuh ketidakpastian,” jelasnya.