Semarang, MBGToday.com, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan di Jawa Tengah mencapai 66,46% atau lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan yang mencapai 80,51%.

Hasil survei itu menunjukkan bahwa tingkat penggunaan produk/layanan jasa keuangan masyarakat Jateng lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat, dalam menggunakan produk/layanan tersebut.

“Karena ini bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh praktik pinjaman online ilegal, judi online, dan berbagai bentuk eksploitasi digital lainnya,” ujar Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, Jumat (20/6).

Dulu, katanya, yang namanya rentenir itu mudah diidentifikasi. Rentenir itu pasti di pasar, orang tahu ini ada rentenir. “Tapi sekarang itu rentenir tidak kelihatan, yaitu dengan pinjol,” sebutnya.

Di era sekarang, kata Sumarno, kemudahan pinjol untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat menjadi tantangan, sehingga pemerintah harus memberikan kemudahan akses pembiayaan yang sama.

“Ini tantangan yang harus kita hadapi dari lembaga keuangan untuk lebih mudah, lebih bisa mendekatkan diri kepada masyarakat yang membutuhkan,” bebernya.

Selain itu, kata dia, ada hal lebih penting lagi yang perlu dilakukan, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan jasa-jasa keuangan yang terpercaya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), katanya, juga mendorong kalangan perbankan agar meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Sumarno tak menampik, bahwa pembiayaan kepada para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan belum optimal. “Akibatnya, seringkali membatasi kapasitas mereka untuk meningkatkan produktivitas usahanya,” terangnya.

Keberadaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), jelasnya, juga sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai literasi keuangan masyarakat.