Jakarta, MBGtoday.com, Komisi XI DPR RI mendorong industri keuangan, khususnya perbankan, untuk lebih proaktif menjangkau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa. 

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai, sektor perbankan harus meninggalkan pola kerja pasif dan lebih agresif membangun relasi dengan pelaku usaha kecil.

“Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” ungkap Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/11).

Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanudin Wahid menilai, kemudahan akses harus diiringi skema kredit yang fleksibel.

“Persyaratan jangan memberatkan. Bank bisa bantu UMKM dengan model bisnis sesuai karakter usahanya,” ujarnya.

Meski demikian, dia mengingatkan, prinsip kehati-hatian perbankan harus seimbang dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil. 

“UMKM menopang hampir 60 persen perekonomian nasional. Jika aksesnya keuangan sulit, pertumbuhan ekonomi ikut terhambat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menambahkan, perluasan akses pembiayaan adalah fondasi pemerataan ekonomi nasional. 

“Semakin mudah UMKM mendapat modal, semakin kuat ekonomi rakyat kita,” katanya.

Pihaknya juga mendorong agar OJK menyiapkan instrumen yang memadai bagi perbankan dan lembaga keuangan non-bank, supaya UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan. 

“Digitalisasi juga penting untuk memperkuat pengawasan di daerah,” tandas Hanif.