Salatiga, MBGToday.com, Stunting bukan semata-mata permasalahan gizi, melainkan permasalahan multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan juga pola asuh. 

Atas dasar itu, penangananya memerlukan kolaborasi lintas sektor, lintas program, dan lintas aktor. 

Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menegaskan, diperlukan sinergi, koordinasi, dan konsolidasi, melalui upaya-upaya konkret yang tepat manfaat dan tepat sasaran.  

“Sejumlah hal masih menjadi tantangan dalam penanganan stunting di Kota Salatiga,” ungkapnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Senin (23/6).

Tantangan itu, antara lain perbaikan cakupan dan kualitas pengukuran balita, integrasi sistem pendataan dan perbaikan tata kelola data yang dapat dibagipakaikan lintas sektor, penguatan dan optimalisasi peran TPPS di berbagai jenjang. 

“Juga, optimalisasi pelaku di tingkat kelurahan untuk mengawal supaya program stunting dapat benar-benar diterima dan dimanfaatkan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan intervensi kepada sasaran,” sebutnya.

Di Kota Salatiga, sebagaimana data dari e-PPGBM, Angka Stunting di bulan Mei Tahun 2025 sebanyak 574. Sementara, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting terakhir di Kota Salatiga adalah 485. 

Robby mengarahkan beberapa upaya yang perlu dikerjakan. Antara lain meningkatkan koordinasi dan melakukan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya

“Perkuat kolaborasi baik dari sisi intervensi spesifik oleh sektor kesehatan, intervensi sensitif oleh sektor-sektor pendukung, seperti ketahanan pangan, sosial, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” katanya.

Good data, jelasnya, juga sebuah good decision. Untuk itu perlu dilakukan pendataan secara akurat, real time, dan berbasis keluarga, supaya intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran dan efisien.

“Koordinasikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM baik di tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan, terutama terkait sistem pendataan dan perbaikan tata kelola data,” bebernya.