Jakarta, MBGtoday.com, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendorong pemerintah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara terbuka sebelum merealisasikan rencana besar pembangunan energi di Papua. 

Johan juga menekankan pentingnya audit menyeluruh terhadap perizinan lahan serta pelibatan masyarakat adat Papua sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Dorongan tersebut disampaikan Johan menyusul wacana Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Papua sebagai wilayah swasembada energi, melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal yang dikelola masyarakat setempat.

“Imbauan saya jelas, pembangunan energi harus sejalan dengan keselamatan lingkungan dan keadilan sosial. Papua bukan laboratorium coba-coba kebijakan. Sekali salah langkah, dampaknya bisa jauh lebih serius dan sulit dipulihkan,” tegas Johan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/12).

Johan secara khusus menyoroti wacana penanaman kelapa sawit di Papua yang disebut-sebut sebagai salah satu solusi energi. Menurutnya, rencana tersebut tidak boleh dipandang semata dari sisi ekonomi atau ketahanan energi, melainkan harus diuji secara serius dari aspek ekologi, sosial, dan tata kelola lahan.

"Pengalaman bencana ekologis di Aceh dan Sumatra harus menjadi pelajaran nasional. Sawit bukan tanaman yang otomatis salah, tetapi ketika ditanam tanpa perencanaan ekologis yang ketat, tanpa menghormati daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, maka risikonya sangat besar,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menegaskan, Papua memiliki karakter ekologis yang sangat sensitif, dengan hutan alam yang luas, wilayah adat yang kompleks, serta fungsi hidrologi yang jauh lebih rentan dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Johan, kebijakan penanaman sawit di Papua tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang diterapkan di wilayah lain.

“Papua itu berbeda. Pendekatan pembangunan harus berbasis kehati-hatian, berbasis ilmu pengetahuan, dan berbasis penghormatan terhadap masyarakat adat,” katanya.