Jakarta, MBGtoday.com, Komisi XI DPR RI secara resmi menetapkan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dalam rapat internal komisi, Senin (26/1).

Thomas dipilih untuk menggantikan Juda Agung yang sebelumnya mengundurkan diri. Penetapan ini akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan pada Selasa (27/1).

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menilai Thomas sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik di komisi tersebut.

“Bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan pertimbangan pemilihan Thomas tidak hanya pada akseptabilitas politik, tetapi juga pada kapasitas dan penjelasannya selama proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Thomas dinilai mampu memaparkan visi strategis, terutama terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri berkelakar model presentasi Thomas yang 'sekelas' gubernur BI.

"Saya mengapresiasi presentasi Pak Thomas yang luar biasa, saya sebut luar biasa karena ini presentasinya hampir mencakup seluruh isu krusial yang menjadi tanggung jawabnya selama ini, mulai dari soal kebijakan moneter, sistem pembayaran, hingga makroprudensial," ujar Hanif.

Proses fit and proper test calon deputi Gubernur BI diadakan, usai Juda Agung mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 13 Januari 2026. 

Setelah pengunduran diri Juda, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur BI Perry Warjiyo merekomendasikan tiga nama kandidat, yakni Solikin M. Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono.

Jabatan Solikin sebelum pencalonan adalah kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI dan Dicky Kartikoyono menjabat kepala Departemen Sistem Pembayaran BI. Sementara itu, Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo, menduduki wamenkeu.

Dalam paparan visi dan misinya saat fit and proper test, Thomas menggagas ide dengan sebutan ‘GERAK’. 

Adapun GERAK merupakan akronim dari governance, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta keberlajutan transformasi keuangan.

Thomas berkomitmen untuk membawa Bank Sentral mampu menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Dalam presentasinya, Thomas lebih banyak menyampaikan soal sinergitas antara BI sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai otoritas fiskal.

"Saya tekankan, sinergitas tersebut tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, sesuatu yang menurut saya penting dilanjutkan dan fondasinya sudah ada dengan Undang-Undang yang berlaku," ujar Thomas.