Semarang, MBGtoday.com, Pertanian berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat swasembada pangan di Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, di tengah tantangan pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, serta tekanan perubahan iklim, sektor pertanian dituntut tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 

“Pertanian berkelanjutan menjadi jalan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga upaya pemenuhan kebutuhan pangan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Sarif, pertanian berkelanjutan memperkuat peran petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan. 

“Dari sisi ekonomi, pertanian berkelanjutan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Sistem pertanian yang adaptif, menurutnya, akan mampu merespons dinamika cuaca ekstrem secara lebih baik, sehingga stabilitas produksi pangan dapat terjaga dan fluktuasi pasokan dapat ditekan.

“Karena ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim merupakan salah satu keunggulan utama dari pendekatan berkelanjutan,” sebut pria yang akrab disapa Kakung ini.

Provinsi Jawa Tengah, jelas Kakung, telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

“Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Jawa Tengah untuk menjadikan provinsi ini sebagai daerah utama penyangga ketahanan pangan nasional,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Selama ini, kata Kakung, petani telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan. 

Namun sejauh ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Sehingga sudah menjadi keharusan, bahawa etani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” tandasnya.