Jakarta, MBGtoday.com, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengatakan, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. 

Negara khususnya Bulog tidak boleh hanya menjadi penonton tapi harus hadir, memastikan stok dan harga pangan seperti beras, betul-betul dalam kendali.

Apalagi, lanjutnya , Ramadan kerap menjadi musim panen bagi oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan negara. Mereka mencari keuntungan tanpa batas. 

Maka dari itu, ia menilai masyarakat akan kembali menjadi korban permainan harga yang berulang setiap tahun apabila tidak ada intervensi serius dari negara. 

“Jangan lengah. Ini pola lama yang terus berulang karena pengawasan longgar,” kata Riyono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/2).

Diketahui, Bulog melaporkan stok beras nasional hingga awal Februari 2026 masih berada di angka 3,2 juta ton. Namun, kondisi berbeda terjadi pada minyak goreng yang baru terealisasi 20 persen dari target produksi nasional sebesar 700 ribu ton.

Data di atas seharusnya menjadi alarm keras dan bukan sekadar bahan presentasi. Karena stok yang tidak ideal, distribusi yang timpang, dan harga yang tak terkendali adalah kombinasi berbahaya menjelang Ramadan. 

"Ini harus jadi perhatian serius sampai H-1 Ramadan,” ucap politisi Fraksi PKS ini.

Riyono menegaskan, persoalan pangan tidak berhenti pada ketersediaan stok, melainkan juga distribusi dan pengendalian harga, terutama di daerah minus pangan. Tanpa pembenahan rantai distribusi, lonjakan harga tinggal menunggu waktu. 

“Pasar modern dan pasar tradisional harus sama-sama dikawal. Daerah yang defisit pangan harus jadi prioritas, bukan justru dibiarkan jadi ladang spekulasi,” kata legislator asal Jawa Tengah ini.

Selain itu, Riyono menyinggung peran negara yang dinilainya kerap melemah di hadapan kepentingan pasar dan korporasi. 

Padahal pangan adalah sektor strategis yang wajib dikuasai negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar yang kerap tidak berpihak pada rakyat.

Ia menegaskan bahwa pangan tidak boleh dikendalikan oleh oknum, apalagi produk impor. Satgas Pangan harus mengawal ketat. "Negara jangan sampai malah ikut mencari untung dari penderitaan rakyat,” kata dia mengingatkan.

Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan tiga kunci stabilitas harga pangan. Pertama, Bulog wajib memastikan stok aman dan terdistribusi merata di setiap pulau besar. 

Kedua, Satgas Pangan harus melakukan patroli harga harian di pusat-pusat pasar tradisional utama. Ketiga, Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Untuk itu, ia meminta Bulog harus benar-benar hadir di tengah pasar rakyat, bukan hanya di laporan. Tutup celah pelanggaran, kendalikan harga secara presisi. "Jangan biarkan rakyat kembali menanggung beban akibat kelengahan negara,” tandasnya.