Semarang, MBGtoday.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setempat, agar menggenjot kinerjanya. Hal itu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut dia, peningkatan kontribusi dari kedua unsur tersebut diharapkan menumbuhkan kemandirian pendapatan daerah. “Pak Gubernur punya harapan besar dari kemandirian ini,” kata Sumarno, Kamis (5/3).

Ditambahkan, keberadaan BUMD memang diorientasikan untuk bisnis, sehingga dituntut untuk terus berkembang lebih baik. Dengan begitu, bisa memberikan kontribusi terhadap PAD secara signifikan.

“Kami berharap bahwa pengelolaan yang lebih maju, akan bisa berkontribusi untuk peningkatan PAD di Jawa Tengah,” ucap Sumarno.

Sekda juga mengingatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dia menegaskan, penguatan tata kelola pendapatan tidak cukup hanya melalui perbaikan sistem dan prosedur, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan integritas aparatur.

Menurut Sumarno, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah merupakan amanah masyarakat Jawa Tengah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Jateng Masrofi menambahkan, untuk mencapai pendapatan sebagaimana yang ditargetkan, perlu upaya dan kerja yang lebih keras.

“Kami menyadari bahwa untuk mencapai target pendapatan yang ditetapkan tahun anggaran 2026, masih diperlukan upaya dan kerja lebih keras,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan berupaya lebih kreatif dan inovatif dalam mendayagunakan seluruh sarana prasarana maupun sumber daya manusia yang ada, untuk menggenjot pendapatan tersebut.

“Di tahun 2027 diharapkan akan ada terobosan-terobosan baru dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan,” tegasnya.

Sebagai koordinator pendapatan daerah, Bapenda Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen memperkuat validitas dan integrasi basis data objek pajak, meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.