Semarang, MBGtoday.com, Pemerintah daerah di Jawa Tengah diminta memperketat pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat menjelang Idulfitri.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pengawasan ini perlu dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.

“Karena semakin dekat Idulfitri, tentu kebutuhan dan peredaran pangan di masyarakat meningkat. Karena itu, keamanan pangan harus terjaga,” ungkapnya.

Apalagi, kata Kakung, sapaan akrab Sarif, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru saja menarik lebih dari 56.000 produk pangan olahan dari peredaran di sejumlah daerah di Indonesia karena dinilai tidak layak.

“Dari kasus ini, Jawa Tengah tentu juga harus melakukan berbagai antisipasi, termasuk tentunya pengawasan,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kakung mengapresiasi langkah BPOM yang melaukan penindakan puluhan ribu produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) tersebut, Menurut Kakung, penindakan itu penting untuk mencegah risiko kesehatan masyarakat.

“Sebab jika produk tersebut sampai dikonsumsi, tentu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan hingga keracunan pangan,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Meski demikian, Kakung meminta pengawasan lebih difokuskan pada rantai hulu distribusi untuk mencegah peredaran produk yang lebih meluas ke ritel kecil lainnya. 

Kakung pun berharap, Pemda dan instansi terkait secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar dapat berperan serta dalam menekan peredaran produk tidak memenuhi ketentuan.

“Masyarakat kita ajak untuk lebih teliti saat membeli pangan. Begitu juga para pedagang, untuk lebih waspada terhadap pangan-pangan yang diperjualbelikan,” tegasnya.