Semarang, MBGtoday.com, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendorong adanya pengembangan produk hortikultura secara berkelanjutan.

Sarif menegaskan potensi produk hortikultura di provinsi ini sangat besar dan perlu terus dikembangkan secara optimal. 

"Pengembangan tersebut menjadi sangat penting untuk memperkuat sektor pertanian daerah dan meningkatkan kesejahteraan para petani," ungkap Sarif Abdillah.

Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah menyebutkan, produksi sayuran yang mendominasi Provinsi ini antara lain bawang merah, kentang, cabai rawit, kubis, cabai keriting, hingga wortel. 

"Ada juga produksi buah-buahan yang mendominasi seperti pisang, mangga, salak, nanas, maupun durian," beber politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Selain itu, lanjut Kakung, ada tanaman biofarmaka seperti jahe, kapulaga, kunyit, lengkuas, maupun kencur. 

"Termasuk adanya produksi tanaman hias seperti krisan, mawar, sedap malam, maupun melati," terangnya.

Pengembangan hortikultura secara berkelanjutan, jelas Sarif, merupakan salah satu inovasi dalam melaksanakan pertanian tanpa merusak lingkungan. 

Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas melalui metode ramah lingkungan seperti pupuk organik, pengelolaan hama terpadu (PHT), dan teknologi smart farming guna mengurangi dampak negatif pestisida kimia.

"Dengan model ini, kita harapkan dapat memperlebar peluang bagi produk hortikultura Jawa Tengah untuk bisa trus bersaing di pasar nasional maupun global," kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung menegaskan, tantangan pertanian saat ini bukan hanya peningkatan produksi, melainkan juga pada kualitas, keamanan pangan, efisiensi, dan keberlanjutan. 

“Saat ini, standar pasar semakin tinggi, sehingga menuntut adanya penguatan sistem pengawasan serta penerapan standar mutu yang ketat, termasuk kompleksitas tantangan di wilayah," terangnya.

Meski demikian, kata Kakung, keberhasilan pengembangan hortikultura berkelanjutan ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku lapangan.