Semarang, MBGtoday.com, Pembinaan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Jawa Tengah diminta tidak bersifat parsial. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, selama ini pelaku UMKM kerap diberikan pelatihan dan pendampingan, namun setelah itu dilepas tanpa ekosistem pendukung yang memadai.

“Jangan sekadar dalam bentuk pelatihan, tetapi juga melalui kebijakan, bagaimana penyerapan produk UMKM secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Apalagi, kata Kakung, sapaan akrab Sarif, ada juga produk UMKM di provinsi ini yang juga sama dengan luar provinsi. Sehingga belum tentu bisa bersaing.

“Tanpa keberpihakan nyata, tentu UMKM akan sulit naik kelas. Karena itu, penyerapan produk ini harus benar-benar dipikirkan dengan matang,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Keberadaan UMKM telah memberikan kontribusi positif bagi investasi di Jawa Tengah. Pada 2025, sektor tersebut mampu menyumbang 20% dari total investasi yang masuk di wilayah ini.

Kakung tak menampik, kreativitas dan kualitas produk UMKM di Jawa Tengah tidak perlu diragukan. Namun persoalan mendasar muncul setelah kualitas membaik, yakni soal penyerapan pasar.

“UMKM ini disebut tulang punggung. Tapi kalau tulang punggung ini tidak dipelihara, tidak diberi ruang, dan tidak diserap, tentu tidak bisa semakin berkembang,” katanya.

Apalagi, jelas Kakung, tantangan semakin berat ketika UMKM harus berhadapan dengan produk impor yang secara harga lebih murah dan diproduksi secara massal. 

“Dalam kondisi tersebut, jika dilepas sepenuhnya ke mekanisme pasar bebas, pelaku UMKM kita tentu akan kesulitan bersaing,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Kakung pun juga mendorong UMKM sebagai penopang ekonomi rakyat, sekaligus bagian integral dari ekosistem pariwisata.

“Misalnya sektor kuliner, maka bisa menjadi bagian penting dalam melengkapi kebutuhan wisatawan dan memperkuat daya tarik daerah masing-masing,” terangnya.

Kakung menegaskan bahwa kunci penguatan UMKM dan pariwisata terletak pada kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha.

“Harus ada kerja sama yang nyata dan terstruktur agar UMKM Jawa Tengah tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga kuat secara daya saing,” tandasnya.