Klaten, MBGtoday.com, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK, dan SLB Negeri Tahun Ajaran 2026/2027, Selasa (19/5). 

Peluncuran dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Dinas Pendidikan Jawa Tengah, di SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sadimin mengungkapkan, daya tampung sekolah negeri di Jateng tahun ini masih terbatas. Dari total 567.500 lulusan SMP sederajat, sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 231.724 siswa atau 40,83 persen.

“Totalnya ada 6.442 kelas atau sekitar 40,83 persen. Jadi memang belum bisa menampung semuanya,” kata Sadimin.

Untuk mengatasi keterbatasan itu, Pemprov Jateng menyiapkan program Sekolah Kemitraan dengan 139 SMA dan SMK swasta, bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

“Sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin akan dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah, melalui program Sekolah Kemitraan, Boarding, Semi Boarding,” jelasnya.

Sadimin memastikan sistem seleksi SPMB tahun ini lebih ketat dan transparan, karena menggunakan integrasi data Dapodik serta Dukcapil.

“Insyaallah tidak ada lagi pindah-pindah KK yang tidak jelas,” ujarnya.

Sandimin menyebut, sistem aplikasi SPMB kini dikembangkan secara mandiri oleh Pemprov Jateng, dengan biaya sekitar Rp300 juta.

“Tahun ini kami targetkan lebih bersih lagi,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pendidikan harus bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, karena menjadi instrumen utama meningkatkan kesejahteraan warga.

“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” kata Luthfi.

Menurutnya, pada 2025 sebanyak 5.000 anak miskin ekstrem dan rawan putus sekolah telah difasilitasi sekolah gratis, melalui kerja sama dengan sekolah swasta.

Luthfi juga menegaskan, proses SPMB harus bebas praktik titipan maupun permainan jalur masuk sekolah.

“No titip-titip, no jasa penitipan. Makin Anda nitip, makin saya coret,” tegasnya.

Gubernur meminta seluruh pihak sekolah agar menjaga integritas dan fokus mencetak sumber daya manusia unggul, terutama untuk mendukung kebutuhan industri dan investasi di Jawa Tengah.

“Kesempatan kerja ada, tapi SDM anak-anak kita harus disiapkan mulai dari SMA,” pungkasnya.