Jakarta, MBGtoday.com, Wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Museum maupun revisi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan diminta tidak dilakukan secara tergesa-gesa. 

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana mengatakan, persoalan utama yang dihadapi sektor permuseuman saat ini bukan semata kekurangan regulasi, melainkan konsistensi dalam menjalankan aturan yang telah ada.

Atas dasar itu, Bonnie menilai penguatan museum perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas pengelolaan, penguatan fungsi edukasi, hingga peningkatan minat masyarakat untuk berkunjung. 

Upaya tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan mendorong lahirnya regulasi baru tanpa memastikan implementasi kebijakan yang sudah berjalan.

“Kalau bicara revisi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya pikir jangan buru-buru, karena yang lebih penting saat ini adalah memastikan kebijakan yang sudah ada dijalankan secara konsisten” ujar Bonnie dalam RDP/RDPU Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).

Menurutnya, masih banyak program dan kebijakan di bidang kebudayaan yang pelaksanaannya belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama saat ini terletak pada konsistensi pelaksanaan kebijakan, bukan pada minimnya perangkat regulasi.

Ia mencontohkan sejumlah amanat dalam kebijakan pemajuan kebudayaan yang hingga kini dinilai belum berjalan maksimal. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah dan pemangku kepentingan mempertimbangkan penyusunan aturan baru.

“Sampai hari ini, masih banyak kebijakan yang belum dijalankan secara konsisten. PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) misalnya, perlu dilihat kembali sejauh mana implementasinya berjalan. Karena itu, konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang sudah ada harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. 

Selain aspek regulasi, Bonnie juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi museum di Indonesia. Mulai dari kualitas pengelolaan, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat agar museum benar-benar menjadi ruang pembelajaran dan produksi pengetahuan publik.

“Jadi, saya pikir yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah ada benar-benar dijalankan secara konsisten, sehingga penguatan museum dan pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih efektif,” tandasnya.