Jakarta, MBGtoday.com, Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi, transparansi, serta penguatan peran pemerintah pusat agar pengembangan kawasan industri lebih kompetitif. 

Menurut Yoyok, Indonesia harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Thailand dan Filipina, yang dinilai lebih berhasil menarik investasi.

"Ketika negara-negara lain berlomba menarik investor, di negara kita justru masih banyak persoalan tumpang tindih aturan yang membuat investasi menjadi tidak nyaman," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI bersama Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI di Ruang Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Ia menilai salah satu persoalan utama adalah banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun antar-kementerian. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat proses investasi menjadi berbelit dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. 

"Semakin banyak aturan, di situ pasti akan semakin banyak permainan. Investor akhirnya menjadi bingung karena masing-masing instansi memiliki aturan sendiri," katanya.

Karena itu, Legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut mendorong agar revisi regulasi kawasan industri benar-benar diarahkan untuk memangkas birokrasi yang tidak diperlukan dan menciptakan kepastian hukum bagi investor.

Ia juga menekankan pentingnya pemerintah pusat mengambil peran yang lebih kuat dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor agar tidak terjadi lagi perbedaan aturan di berbagai tingkatan pemerintahan.

"Kalau memang ingin membuat undang-undang yang benar-benar pro-investasi, pemerintah pusat harus memegang kendali. Jangan sampai masing-masing berjalan dengan kewenangannya sendiri-sendiri," tegasnya.

Selain penyederhanaan regulasi, Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah X itu juga meminta pemerintah membangun sistem yang lebih transparan dalam pelayanan investasi. 

Menurutnya, seluruh proses perizinan harus dibuat sederhana dan mudah dipantau sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan. 

"Pemerintah harus berani transparan dan membuat semuanya menjadi lebih sederhana sehingga tidak ada lagi ruang untuk permainan," ujarnya.

Ia berharap RUU Kawasan Industri yang tengah disusun mampu menghadirkan kepastian regulasi sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi. 

"Harapannya RUU ini benar-benar pro-investasi, terbuka, transparan, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia," pungkasnya