Jakarta, MBGtoday.com, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pemerintah perlu menuntaskan penataan guru honorer sebelum membuka rekrutmen baru. 

Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebutuhan guru nasional benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan Cucun usai Pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Cucun, saat ini pemerintah masih melakukan pemetaan kebutuhan guru melalui inventarisasi jumlah sekolah, termasuk evaluasi sekolah yang akan digabung (merger). Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan jumlah guru yang benar-benar dibutuhkan di seluruh Indonesia.

"Kita harus justru menjaga tentang tata kelola ini, jangan sampai ini baru selesai satu muncul lagi permasalahan. Ada guru honorer yang harus diselesaikan yang selama ini direkrut di daerah. Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah kebutuhan guru dipastikan, pemerintah baru dapat menentukan mekanisme pengangkatan, baik melalui seleksi PPPK maupun skema lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, status guru honorer dapat diselesaikan secara bertahap hingga tidak lagi menyisakan persoalan di daerah.

"Jumlah sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti. Nanti dilakukan seleksi, diangkat, sehingga tidak ada lagi status honorer kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhannya," jelas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Cucun menambahkan, hasil pemetaan tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2027.

"Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027," tandasnya.