Jepara, MBGtoday.com, Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui penguatan kapasitas nelayan.

Salah satunya, dengan memberikan pelatihan keterampilan, agar nelayan memiliki mata pencaharian alternatif di luar aktivitas melaut, terutama saat musim paceklik atau cuaca buruk.

Sekretaris Daerah Ary Bachtiar menyampaikan, pelatihan mata pencaharian alternatif nelayan yang diberikan berupa pelatihan perbaikan kapal, dengan menggunakan anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Kami ingin nelayan tidak hanya mencari ikan, tetapi ada usaha alternatif lainnya,” ucap Ary, Rabu (22/7).

Dia berharap, dengan pelatihan tersebut dapat menciptakan nelayan yang lebih mandiri, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki daya saing dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Diversifikasi mata pencaharian juga dinilai penting, untuk mengurangi ketergantungan pada hasil tangkapan laut semata.

“Dengan adanya pelatihan ini, kesejahteraan masyarakat pesisir diharapkan terus meningkat, seiring bertambahnya peluang usaha yang mampu menopang perekonomian keluarga nelayan, sepanjang tahun,”jelasnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Muh Tahsin mengatakan, selain pelatihan perbaikan kapal, sebanyak 20 nelayan yang mewakili kelompoknya, juga dilatih pengolahan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah, kewirausahaan, pengemasan produk, pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha kecil. Peserta juga memperoleh pendampingan, agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Disampaikan, pihaknya akan terus berupaya menyejahterakan para nelayan. Bentuknya tidak hanya pelatihan, namun juga memberikan bantuan alat tangkap ikan.

Menurutnya, Kabupaten Jepara telah mengusulkan beberapa desa untuk menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Lokasi yang diusulkan meliputi Desa Mororejo Mlonggo, Karanggondang, Ujungwatu Donorojo, dan Kedungmalang.

“Pelatihan ini tidak hanya sampai di sini, dan terus berlanjut. Jadi ketika musim baratan, nelayan bisa mencari usaha lainnya,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Jepara, Dwi Yogo Adiwibowo mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Jepara mendapat alokasi anggaran DBHCHT pada 2026 sebesar Rp11 miliar. Dana tersebut digunakan untuk sebanyak 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen bidang kesehatan, serta 10 persen bidang penegakkan hukum.

“Harapan kami, setelah pelatihan, nelayan memperoleh sertifikasi, sehingga bisa bermanfaat,” ungkapnya.