Semarang, MBGtoday.com, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk terus mengambil langkah-langkah darurat dan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan bahwa akses terhadap air bersih merupakan ukuran penting kehadiran negara, karena air merupakan hak dasar rakyat. 

“Negara wajib memenuhi kebutuhan hak dasar warga, termasuk pemenuhan terhadap tersedianya air bersih," ungkap Sarif Abdillah.

Kakung, sapaan akrab Sarif mencontohkan, di salah satu daerah pemilihan (dapil) nya, yakni Kabupaten Cilacap, saat ini ada 75 desa yang tersebar di 18 kecamatan, kesulitan air bersih. Meski sudah ada tindakan dari pemerintah daerah (Pemda), kondisi ini harus terus mendapat perhatian.

"Kita berharap distribusi air harus dijamin berdasarkan kebutuhan minimum setiap warga, bukan semata-mata berdasarkan ketersediaan armada. Pemerintah provinsi bisa menambah mobil tangki, tandon, titik pengisian, personel, dan sumber pasokan apabila kapasitas daerah tidak mencukupi," sebut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah ini.

Kakung juga mengingatkan, fasilitas-fasilitas umum harus masuk dalam urutan prioritas karena terhentinya akses air bisa menjadi masalah kesehatan, sanitasi, dan keselamatan masyarakat.

"Sekolah, Puskesmas, rumah ibadah, panti sosial, juga jangan sampai kehilangan pasokan," terang legislator dari dapil Banyumas dan Cilacap ini.

Krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau, kata Kakung, tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan rutin tahunan. Sebab air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. 

"Distribusi air bersih hanyalah solusi jangka pendek yang sifatnya darurat. Kita terus mendorong adanya terobosan besar untuk solusi permanen, seperti pembangunan dan penguatan infrastruktur air bersih, jaringan distribusi, embung, serta pengelolaan air yang berkelanjutan," beber Kakung.

Persoalan ini, tegasnya, tidak dapat dipandang sebagai masalah musiman semata, mengingat ketersediaan air berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi.

"Memang penanganan krisis air bersih membutuhkan kerja bersama berbagai pihak. Yang pasti, ini harus ditempatkan sebagai isu strategis yang membutuhkan penanganan terintegrasi," tegasnya. 

Menurut Kakung, krisis air tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan sumber daya air. 

"Karena bisa memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, produktivitas ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat," tandasnya.