Semarang, MBGtoday.com - Budaya membaca konvensional dengan menggunakan buku fisik tetap perlu dijaga di era digital, karena membangun kemampuan memahami informasi secara mendalam dan melatih fokus yang lebih baik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, budaya membaca memiliki dampak yang luas pada perkembangan sosial dan intelektual masyarakat. 

"Membaca dapat meningkatkan pemahaman tentang dunia di sekitar kita, membantu mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perspektif orang lain, serta memperluas wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai topik," ungkapnya.

Kakung, sapaan akrab Sarif menegaskan, penguatan budaya baca dan literasi menjadi langkah strategis dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

"Karena membaca juga merupakan sarana yang efektif untuk belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berbicara, dan menulis. Dengan membaca, masyarakat dapat mengasah kemampuan mereka dalam memproses informasi, menganalisis argumen, dan menyampaikan gagasan dengan lebih baik," sebut ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah ini.

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Jateng pada 2024 lalu sebesar 73,91%.

Kakung tak menampik, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan memperoleh informasi. Kondisi tersebut membuat pendekatan literasi perlu terus beradaptasi, namun tetap diimbangi dengan penguatan kemampuan membaca secara konvensional, terutama bagi anak-anak.

"Satu sisi, kemampuan membaca dan memahami informasi secara mendalam merupakan fondasi yang harus diperkuat sebelum masyarakat memanfaatkan berbagai aplikasi dan perangkat digital untuk mengakses bahan bacaan," terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.

Untuk membangun budaya membaca yang kuat, Kakung mengakui, penting untuk melibatkan semua anggota masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. 

Kakung pun menilai perpustakaan perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perhatian dan pengelolaan perpustakaan yang baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi daya ungkit bagi peningkatan literasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembangunan daerah.

"Karena keberadaan perpustakaan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan SDM yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia," terangnya.

Atas dasar itu, Kakung meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan perpustakaan, termasuk dengan menempatkan pejabat yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perpustakaan. 

"Karena Perpustakaan yang mampu membangun ekosistem literasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dapat menjadi contoh sekaligus memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah," tandasnya.