Semarang, MBGtoday.com, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah harus terus didorong berkembang dan naik kelas. Apalagi, keberadaannya menjadi tulang punggung ekonomi nasional serta pencipta lapangan kerja terbesar.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, kekuatan UMKM tidak cukup hanya dengan jumlah pelaku usaha yang besar. 

“Lebih dari itu, produk UMKM juga harus mampu menjaga kualitas, memenuhi standar, dan memiliki daya saing,” ungkapnya.

Kakung sapaan akrab Sarif menegaskan, di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka, standardisasi menjadi salah satu kunci. 

“Produk yang memiliki standar akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen dan memiliki peluang menembus pasar yang lebih luas,” sebut Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini.

UMKM merupakan urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Jumlah UMKM di provinsi ini hampir 4,8 juta yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Jutaan UMKM tersebut, tentu harus menjadi prioritas pembinaan dan pengembangan.

“Sehingga keberadaan UMKM ini bisa berdaya guna, ekonomi kerakyatan bisa berkembang,” kata Kakung.

Pemerintah juga perlu terus menelusuri penyebab UMKM sulit berkembang. Jangan sampai ukuran keberhasilan hanya dilihat dari banyaknya jumlah UMKM.

“Namun tidak melihat kemampuan mereka meningkatkan omzet, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan naik ke jenjang usaha yang lebih tinggi,” jelasnya.

Menurut Kakung, ada sejumlah pendekatan agar UMKM semakin produktif dan berdaya saing. Antara lain penguatan penggolongan usaha, peningkatan kapasitas, dan yang ketiga perluasan akses pembiayaan.

“UMKM perlu didorong untuk tidak berjalan secara individual, tetapi berkembang dalam ekosistem usaha yang lebih kuat melalui penguatan pasar, penggolongan, dan keterhubungan dengan rantai nilai yang lebih luas,” terangnya.

Setelahnya, Kakung, mendorong UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan usaha, kemampuan manajerial, serta kesiapan memasuki pasar yang lebih luas termasuk pasar global.

“Kemudian, melalui penguatan akses pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya. Artinya, UMKM perlu semakin terhubung, semakin kuat kapasitas usahanya, dan semakin mudah memperoleh pembiayaan,” beber legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.