Medan, MBGtoday.com, Komisi V DPR RI mendorong pemerintah memastikan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Sehingga dapat menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu, baik yang berada di daerah tertinggal maupun kawasan perkotaan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menilai semangat pembangunan Sekolah Rakyat Rakyat harus diarahkan kepada masyarakat kecil yang selama ini belum memperoleh akses fasilitas pendidikan secara memadai.

“Dan berikutnya, kami ingin juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa semangat dari Bapak Presiden itu Sekolah Rakyat ini untuk ada di daerah-daerah masyarakat kecil, yang ada di daerah-daerah terpinggir. Masih banyak masyarakat kita yang tidak mampu, yang miskin ada di daerah kecil, yang tidak mendapat fasilitas-fasilitas semua, maka Sekolah Rakyat ini harus hadir juga di sana,” katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak semata-mata berorientasi mengejar jumlah Sekolah Rakyat yang dibangun, melainkan mengutamakan wilayah dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Jangan kita kejar target jumlah yang harus kita bangun setahun ini, tapi kita cari bagaimana target untuk daerah-daerah yang tidak mampu itu, nomor satu kita berikan untuk mereka,” ujarnya.

Roberth secara khusus meminta pemerintah memberikan perhatian kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah daerah juga perlu menjadi pertimbangan Pemerintah pusat dalam menentukan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Daerah 3T itu harus wajib hadir di sana, tiap-tiap Kabupaten, Kota di daerah 3T itu punya. Dan itu Pemerintah harus hadir, Pemerintah pusat harus hadir. Karena sekarang ini Pemerintah Daerah itu keterbatasan anggarannya untuk membebaskan lahan 10 hektare,” kata Legislator Senayan itu.

Robert juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan harus berjalan beriringan dengan ketepatan sasaran penerima manfaat. Ia meminta Pemerintah melakukan koreksi terhadap data desil karena masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat. 

“Dan tolong koreksi kembali. Kita banyak mendapat masukan, kita banyak menemukan desil yang ada, yang dibuat oleh Badan Statistik kita. Itu ada orang yang dibilang tidak mampu, padahal orang mampu sekarang. Orang yang tidak mampu, tidak terdatar di dalam desil,” kata Robert.

Ia meminta seluruh unsur pemerintah bergerak bersama memperbaiki pendataan sehingga Sekolah Rakyat benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan, bukan sekadar memenuhi target jumlah maupun kuota program. 

“Jangan cuma kejar kuota untuk menyenangkan Bapak Presiden. Buat 100 di targetkan tahun ini Bapak Presiden kami sudah. Di mana? Siapa yang terjangkau? Itu yang perlu dijabarkan,” tegas dia.

Dengan pemerataan lokasi, kapasitas Sekolah Rakyat yang terukur, pengawasan yang memadai, serta pendataan penerima yang akurat, kedua Legislator tersebut berharap Sekolah Rakyat dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi program pendidikan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah menilai kebutuhan terhadap Sekolah Rakyat Rakyat tidak hanya terdapat di wilayah 3T. Menurutnya, masih banyak keluarga tidak mampu di kawasan perkotaan yang menghadapi kesulitan dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anaknya. 

“Ya kalau saya lihat tidak hanya di wilayah 3T ya, seperti ini, Kota Medan, ada di kabupaten lain. Intinya adalah bagaimana, karena di Kota-Kota juga banyak anak-anak yang tidak bisa Sekolah Rakyat,” ucap mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu.

Pria yang akrab disapa Ijeck tersebut mengatakan pemerintah perlu memperluas jangkauan Sekolah Rakyat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Ia juga menyoroti wacana pembangunan Sekolah Rakyat dengan kapasitas yang lebih besar hingga mencapai 4.000 siswa dalam satu lokasi.

Menurutnya, konsep tersebut perlu dikaji kembali karena semakin besar bangunan dan jumlah peserta didik, semakin besar pula kebutuhan pengawasan dan biaya pemeliharaan. 

“Saya menyarankan tadi, itu jangan karena apa, dengan Sekolah Rakyat yang sekarang 2 lantai pun belum tentu terawasi sampai 2 lantai. Apalagi itu nanti konsepnya 4 lantai, sampai naik ke 4 lantai, saya yakin tidak terawasi,” ujarnya.

Ijeck menyarankan pemerintah mempertahankan kapasitas Sekolah Rakyat dalam jumlah yang lebih terkendali dan membagi pembangunan ke beberapa wilayah. Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, langkah tersebut dinilai dapat mempermudah pengawasan sekaligus menjaga kedekatan siswa dengan keluarganya.

“Belum lagi biayanya sangat besar, dan juga pengawasan juga lebih banyak, biaya perawatan lebih besar, daripada menjadi 4 lantai, 4.000, mending tetap 2.000, tapi displit beberapa daerah, jadi masih bisa masyarakat kita, jangkauan orang tuanya, pemulihan anaknya tidak terlampau jauh,” pungkasnya.