Jakarta, MBGtoday.com, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung hilirisasi dan pelindungan komoditas strategis, dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk pertanian dan perkebunan Indonesia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis yang tengah dibahas, menurut Firman, harus menjadi instrumen regulasi yang mampu mendorong kemandirian industri nasional, memperkuat posisi petani, dan mengoptimalkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.

“Pengembangan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing komoditas perkebunan melalui pengolahan produk di dalam negeri adalah kunci,” kata Firman, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/9).

Selama ini katanya, pemerintah hanya puas mengekspor hasil perkebunan dalam bentuk raw material. Padahal komoditas strategis seperti kelapa sawit, kakao, kopi, tebu, karet, dan singkong memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 

“Singkong juga perlu ditetapkan sebagai komoditas strategis karena multifungsi dan bisa menjadi bahan baku pangan, etanol, hingga kertas. Kalau ini diatur dengan baik, akan menumbuhkembangkan perekonomian kita. Di Lampung, Jawa Tengah, hingga Sulawesi Selatan sudah ada pengembangannya,” bebernya.

Firman menjelaskan, ada beberapa langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, mendorong hilirisasi industri, agar produk perkebunan diolah di dalam negeri. 

Kedua, mengatur kebijakan impor dan ekspor, secara ketat demi melindungi industri domestik. Ketiga, meningkatkan investasi dan lapangan kerja, melalui pengembangan industri hilir. 

Keempat, mengalokasikan anggaran, mendukung riset dan inovasi, serta meningkatkan kemampuan petani melalui pelatihan dan penyuluhan. Kelima, memperluas akses petani terhadap kredit lunak, agar tidak bergantung pada subsidi yang membebani APBN.

“Intensifikasi harus menjadi prioritas, bukan sekadar ekstensifikasi. Kita harus meningkatkan produktivitas agar lahan kehutanan tetap lestari,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menyoroti perlunya pemerintah mengendalikan regulasi hulu, hilir, dan ekspor-impor secara serius, agar petani benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Sebagai contoh, Firman menyinggung rendahnya harga gula petani meskipun pemerintah menyebut terjadi kelangkaan.

“Jangan sampai industrinya dikembangkan, tetapi kesejahteraan petani semakin merosot seperti sekarang ini,” tegasnya.