Jakarta, MBGtoday, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan ketiadaan anggaran untuk alat obat dan kontrasepsi (Alokon) dalam pagu anggaran 2026 menjadi tanda bahaya bagi pembangunan ketahanan keluarga. 

Menurutnya, persoalan ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan perempuan, anak, hingga ketahanan nasional.

“Kalau tidak dianggarkan alat obat dan kontrasepsi ini, kita akan menghadapi bahaya besar. Kehamilan yang tidak direncanakan akan berdampak signifikan pada tingginya angka kematian ibu, aborsi tidak aman, kemiskinan, dan penurunan kualitas hidup perempuan Indonesia,” tegas Netty dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Saat ini, jelasnya, terdapat sekitar 30 juta perempuan usia 15–49 tahun di Indonesia, namun 19% diantaranya belum memiliki akses kontrasepsi modern. Artinya, hampir 7 juta perempuan tidak terlayani kebutuhan kontrasepsinya.

“Dari 7,91 juta kehamilan setiap tahun, sekitar 2,8 juta atau 38 persen merupakan kehamilan tidak diinginkan. Kondisi ini sudah membuat Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kehamilan tidak diinginkan tertinggi di Asia Tenggara. Ini sinyal alarm yang berbahaya, jelasnya.

Netty menambahkan, jika pada 2023 angka kematian ibu sudah mencapai 305 per 100 ribu kelahiran meski masih ada Alokon, maka pada 2026 tanpa dukungan anggaran justru akan semakin melonjak. Ia menilai, dampak finansial akibat tidak tersedianya kontrasepsi juga sangat besar.

“Kalau tidak dialokasikan, dampaknya lebih mahal. Biaya persalinan bisa mencapai Rp3,2 triliun, ditambah penanganan aborsi bermasalah sekitar Rp3,2 triliun. Jadi total Rp6,5 triliun. Sementara kebutuhan alokon hanya sekitar Rp1 triliun. Rasanya kita semua harus mendukung penambahan anggaran ini,” tegas politisi PKS tersebut.