Jakarta, MBGtoday.com, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti fenomena civil society yang belakangan terjadi dalam aksi unjuk rasa di beberapa negara, salah satunya Nepal. 

Di mana kericuhan di negara tersebut hampir mirip dengan kejadian yang sempat terjadi di Indonesia pada akhir Agustus lalu. 

Mardani mengingatkan Negara harus semakin baik lagi dalam merealisasikan harapan publik. Langkah ini perlu diambil agar kejadian seperti di Nepal, tidak terjadi di tanah air. 

Terlebih, di era modern seperti sekarang ini, aspirasi publik dapat disalurkan melalui media sosial yang dapat memicu beragam reaksi, termasuk membentuk sebuah perlawanan.  

“Ada fenomena baru. Publik kian punya banyak saluran menyuarakan nuraninya. Sosial media yang dimiliki tiap individu dapat menjadi saluran efektif. Kadang aktornya orang biasa. Tapi isunya menyentuh banyak pihak," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/9).

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa di Nepal telah menimbulkan kekacauan dan menewaskan sedikitnya 51 orang. Puluhan ribu narapidana bahkan memanfaatkan situasi kacau untuk kabur dari penjara, dan hingga kini masih buron.

Unjuk rasa berdarah di Nepal diawali oleh aksi memprotes pemblokiran akses media sosial, yang dipimpin oleh generasi muda atau Gen Z di negara tersebut. Pemblokiran itu dicabut pada Senin (8/9) malam, namun unjuk rasa tidak mereda.

Demonstrasi justru menjadi kericuhan pada Selasa (9/9) dan semakin melebar menjadi kritikan yang lebih luas terhadap Pemerintah Nepal dan tuduhan korupsi di kalangan elite politik negara tersebut.

Situasi semakin memburuk ketika para personel Kepolisian Nepal melepas tembakan ke arah para demonstran hingga memakan korban jiwa. Amnesty International dalam pernyataannya menyebut bahwa peluru tajam telah digunakan terhadap para demonstran di Nepal.

Para demonstran yang marah dengan kematian sesama pengunjuk rasa terus melanjutkan aksi protes mereka. Aksi pembakaran pun melanda rumah beberapa pejabat tinggi Nepal dan gedung parlemen Nepal.

Saat situasi semakin memanas, Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (9/9) waktu setempat. Namun, pengunduran dirinya itu tidak cukup untuk meredam kemarahan warga Nepal.

Menyikapi isu global tersebut, Mardani menilai setiap unsur pengambil kebijakan Negara perlu mendalami fenomena ini sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan mewujudkan harapan publik. Baik lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

“Semua elit eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu mendalami fenomena ini. Mesti ada usaha menurunkan, antara harapan dan eksekusi,” tandasnya.